Myanmar terancam terkena sanksi setelah para pemimpin militer di negara itu melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari Senin.
Biden juga mengutuk adanya kudeta Myanmar yang disusul dengan penahanan Aung San Suu Kyi, pemimpin sah sekaligus peraih Nobel Perdamaian. Ia menilai bahwa tragedi tersebut adalah serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
Krisis Myanmar menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat, berbeda dengan pendekatan 'America First' yang sering dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Donald Trump.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," sebut Biden dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," tambahnya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dengan cepat meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi, untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” tandas Presiden Amerika Serikat itu lagi.
Selain informasi terkait kudeta di Myanmar, dapatkan informasi dan berita dalam maupun luar negeri lainnya melalui VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!